MAJENE — Ikatan Mahasiswa Pasangkayu (IMP) Majene bersama MAMMESA untuk kebudayaan dan kemanusiaan, Dondori Coffee, Vova Institute, Pesisir Mandar dan Koran Online Tayang9 menggelar diskusi buku Jejak Serat Purba Sinjolu: Kain Kulit Kayu dari Pakawa, sebuah karya yang mengangkat keberadaan, pengetahuan, dan jejak kebudayaan kain kulit kayu masyarakat Pakawa, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Dalam diskusi buku yang berlangsung di Dondori Coffee, Rabu, 19 Agustus 2026, pukul 20.00–23.45 WITA, secara khusus menghadirkan penulis buku, Fauzan Azima, sebagai narasumber, dengan Aba Tammalele sebagai keynote speaker. Editor buku, M. Syariat Tajuddin, turut hadir sebagai pemateri, sementara Muhammad Irfan Syarif, S.H., bertindak sebagai moderator.

Dalam pengantarnya di awal diskusi, Muhammad Irfan Syarif mengatakan, Buku Jejak Serat Purba Sinjolu: Kain Kulit Kayu dari Pakawa menjadi penting karena tidak sekadar mendokumentasikan sebuah produk budaya, tetapi juga menelusuri pengetahuan masyarakat mengenai pengolahan serat kulit kayu yang telah menjadi bagian dari jejak kehidupan dan kebudayaan masyarakat Pakawa.

“Diksusi buku ini menjadi amat penting artinya bagi kita, karena ini adalah peristiwa kebudayaan yang merayakan karya pendokumentasian kebudayaan yang penting bagi kita. Utamanya bagi teman-teman mahasiswa. Karena belajar kebudayaan adalah belajar tentang diri kita,” ujar Muhammad Irfan Syarif yang juga dikenal sebagai aktivis ini.

Dalam kesempatan yang sama, Fauzan Azima, penulis Sinjolu mengatakan, “dalam konteks kebudayaan Pakawa, tidak hanya dapat dilihat sebagai benda atau kain tradisional. Di balik proses pembuatannya terdapat pengetahuan lokal mengenai alam, pemanfaatan tumbuhan, teknik pengolahan bahan, keterampilan tangan, serta pewarisan pengetahuan antargenerasi. Karena itu, keberadaan sinjolu merupakan bagian dari ingatan budaya masyarakat yang penting untuk terus kita dokumentasikan dan diperkenalkan kepada generasi muda dan itulah yang sedang kami lakukan”.

Senada dengan itu, Aba Tammalele seniman dan budayawan Mandar Sulawesi Barat mengatakan, “ini adalah ruang untuk melihat bagaimana kebudayaan lokal atau warisan leluhur menghadapi perubahan zaman disatu sisi, dan di sisi yang lainnya kita juga hendak membangun semangat kepada kaum muda untuk membangun kegilaan kreatifitasnya dalam melakukan kerja-kerja kreatif seperti menulis dan mendokumentasikan semua tinggalan leluhur yang nyaris punah”.

Sementara itu, M Syariat Tajuddin selaku editor buku dalam diskusi itu dalam pemaparannya lebih banyak menyinggung tentang tantangan kebudayaan yang tengah dihadapi, berupa semakin berkurangnya pelaku yang menguasai keterampilan tradisional, perubahan pola kehidupan masyarakat, serta semakin jauhnya generasi muda dari pengetahuan budaya leluhur.

Sehingga bagi Syariat, buku Jejak Serat Purba Sinjolu dapat dipandang sebagai upaya dokumentasi sekaligus bentuk penyelamatan pengetahuan kebudayaan. Buku bukan hanya menjadi arsip, tetapi juga medium untuk mempertemukan pengetahuan masa lalu dengan kebutuhan generasi masa kini.

Nurhaliza relawan literasi masyarakat (Relima) RI Lokus Polewali Mandar dalam tanggapannya pada sesi tanya jawab diskusi itu mengatakan, diskusi buku merupakan langkah baik yang diharapkan menggenapkan pembacaan terhadap buku yang didiskusikan, terutama mengenai proses editorial, pentingnya dokumentasi kebudayaan, serta bagaimana pengetahuan lokal dapat dihadirkan dalam bentuk karya literasi yang lebih mudah diakses masyarakat luas.

Demikian juga sejumlah aktivis lingkungan yang hadir, seperti Hermadi dan Yusuf dalam responnya, sama memandang buku Sinjolu juga mengisyaratkan sebuah warning lingkungan sekaligus kearifan masyarakat dalam mengelola tata kelola ekologi.

“Dalam buku ini, terbaca bagaimana masyarakat tradisional memperlakukan lingkungan, hutan dan ekosistem yang menyertainya. Ini menjadi pelajaran bagi kita dan utamanya negara untuk belajar kepada masyarakat tradisioanal untuk meletakkan hutan dan lingkungan sebagai ruang hidup kebudayaan yang mesti dirawat dan diperlakukan sama dengan memperlakukan manusia,” ujar Hermadi dan Yusuf.

Sementara itu, keterlibatan mahasiswa melalui IMP-Majene dan Dondori Coffee menunjukkan bahwa ruang-ruang diskusi kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga kebudayaan, tetapi juga dapat tumbuh dari lingkungan mahasiswa dan generasi muda dan para pelaku usaha.

Diskusi buku ini sekaligus menegaskan pentingnya literasi kebudayaan sebagai bagian dari upaya menjaga identitas masyarakat Sulawesi Barat. Mengenal sinjolu berarti tidak hanya mengenal sebuah kain kulit kayu, tetapi juga membaca hubungan manusia dengan alam, kerja tangan, pengetahuan leluhur, dan perjalanan kebudayaan sebuah komunitas.

“Ini adalah kepedulian bersama yang penting untuk tetap kita semangati bersama. Dondori sebagai ruang temu para penikmat kopi juga kita harapkan menjadi ruang temu para pemikir dan para pekerja serta aktivis seni budaya, lingkungan dan sosial politik kewargaan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mau bergandengan tangan dalam penyelenggaraan kegiatan diskusi buku ini,” tutur Arifin Nejaz owner Dondori Coffee.

Harapannya, melalui kegiatan semacam ini, warisan budaya lokal diharapkan tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Dokumentasi, diskusi, publikasi, dan keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting untuk memastikan pengetahuan tentang sinjolu tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

POLMAN – Sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) di Sulawesi Barat menyatukan langkah untuk memperkuat advokasi perlindungan hutan hujan tropis dan ekosistem pesisir. Konsolidasi ini digelar Lembaga Media Masyarakat Transparansi Indonesia (Mammesa) untuk kebudayaan dan kemanusiaan di Cafe AK 81 Manding, Selasa 21 Juli 2026, dengan tema “Bersatu Melindungi Alam, Menjaga Kehidupan.”

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi CSO di Sulbar untuk merumuskan strategi bersama menghadapi ancaman industri ekstraktif yang semakin masif. Rencana aktivitas pertambangan, perambahan hutan, hingga praktik penangkapan ikan dengan bom dan pembiusan disebut sebagai faktor utama yang merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat lokal.

Diskusi menghadirkan tiga narasumber: Sitti Aminah dari Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat (Yapper) Sulbar, peneliti budaya maritim Mandar Muh Ridwan Alimuddin, serta Muhammad Syariat Tajuddin dewan pendiri Lembaga Mammesa.

Dalam pemaparannya, Sitti Aminah lebih banyak menyoroti tata kelola sumber daya alam yang dianggap lemah serta perlindungan hak masyarakat yang belum maksimal. Ia menjelaskan, kawasan hutan hujan tropis di Sulbar sebenarnya hanya terdapat di Mamasa dan Mamuju. Namun, Kementerian Kehutanan RI memasukkan seluruh kawasan hutan di Sulbar dalam kategori hutan hujan tropis.

“Ancaman terbesar datang dari industri ekstraktif, baik yang bisa diperbaharui maupun tidak. Karena itu, kelestarian hutan harus dijaga dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Muh Ridwan Alimuddin mengungkapkan kondisi pesisir Sulbar yang kian memprihatinkan. Hampir 90 persen terumbu karang di perairan Sulbar rusak akibat praktik pemboman ikan dan penggunaan bahan berbahaya.

Ia juga menyoroti abrasi pantai yang menyebabkan hilangnya sekitar tiga kilometer daratan di sejumlah gugusan pulau.

“Abrasi dan pembangunan tanggul beton di bibir pantai bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam habitat penyu yang semakin terhimpit,” jelas Ridwan.

Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Syariat Tajuddin juga dalam materinya, lebih  menekankan pentingnya strategi kolaboratif CSO dalam advokasi perlindungan hutan dan laut.

Menurutnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kampanye publik harus menjadi prioritas. “Dengan berbagi data, membagi peran, dan membangun jaringan, suara CSO akan lebih kuat dan mampu memengaruhi kebijakan,” ujarnya.

Abdul Mutalib, Direktur Yayasan Mammesa selaku fasilitator kegiatan, dalam pengantarnya di awal kegiatan menegaskan, konsolidasi ini bertujuan memperkuat solidaritas dan koordinasi antar lembaga. Harapannya, terbentuk satu basis data bersama, agenda advokasi tahunan, serta jaringan komunikasi yang solid.

“Kami ingin CSO di Sulbar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersatu dalam satu visi besar untuk melindungi alam dan menjaga kehidupan masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini juga diikuti perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulbar dan sejumlah lembaga lainnya. Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta menyampaikan pengalaman lapangan, tantangan advokasi, serta peluang kolaborasi lintas sektor.

Dengan konsolidasi ini, semua peserta yang hadir mewakili masing-masing lembaga anggota WALHI Sulbar berharap mampu meningkatkan posisi tawar dalam mengawal kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Selain itu, mereka berkomitmen untuk memperkuat kampanye penyadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap hutan dan pesisir.

Bahkan melalui kegiatan itu juga terungkap pentingnya CSO se-Sulbar dapat bersatu melindungi alam, sebagai bagian inti dari upaya menjaga kehidupan. Sekaligus mengisyaratkan bahwa perlindungan ekosistem bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil. Ketika CSO bersatu, masyarakat berdaya, dan pemerintah terbuka, maka hutan hujan tropis dan pesisir Sulawesi Barat dapat tetap menjadi warisan generasi mendatang.